pemerintah pusat dan pemprov aceh ingin terserah bertemu, pekan depan, untuk membahas kelanjutan penggunaan lambang serta simbol pada bendera daerah dan diatur selama qanun (perda), kata menteri selama negeri gamawan fauzi, kamis.
tanggal 30 (april) akan berhadapan lagi pada jakarta. kami akan berdialog lagi. ketika ini gubernur zaini abdullah sedang sosialisasi, papar gamawan usai menjalankan peringatan hari otda 2013 pada jakarta.
dia menambahkan kesepakatan akan tetapi kedua belah bagian saat ini adalah saling menyenangkan diri hingga kedua tim berhadapan.
sebelumnya, pemerintah pusat juga pemprov aceh masing-masing membentuk tim agar membahas lebih lanjut perihal penyelesaian polemik penggunaan lambang bulan serta bintang di bendera aceh.
Informasi Lainnya:
- Mengenal Hajar Jahanam
- Membersihkan Jerawat Secara Alami
- Membersihkan Jerawat Tanpa Obat
- Mengenal DBC Network
tim kemdagri telah siap, namun gubernur aceh meminta waktu untuk menyosialisasikan hasil verifikasi qanun pascapertemuannya dengan presiden susilo bambang yudhoyono.
kami telah siap, ternyata gubernur aceh zaini abdullah membayar masa 15 hari supaya sosialisasi juga koordinasi dengan seluruh bagian selama aceh, katanya.
usai masa sosialisasi oleh tim aceh, kedua tim akan duduk bersama supaya membahas Salah satu per Salah satu poin verifikasi qanun nomor 3 tahun 2013 mengenai bendera serta lambang aceh itu.
tim dan dibentuk daripada kemdagri terdiri atas sederat pns setingkat direktur jenderal (dirjen) dan pejabat eselon dua.
pembahasan antartim tersebut dilakukan karena kemdagri sudah menanggapi evaluasi qanun aceh di 14 hari, sehingga pembahasan diantara kedua belah pihak dapat terjalin lebih konkret.
selama menunggu pertemuan juga pembahasan lanjutan, kedua belah bagian sudah sepakat untuk memelihara kondisi melalui menenangkan diri, dan pemprov aceh setuju untuk tak menerapkan qanun.
polemik tenntang bendera aceh muncul setelah dewan perwakilan rakyat aceh (dpra) mengesahkan penggunaan lambang bulan sabit dan bintang untuk bendera daerah dalam 25 maret.
peraturan tersebut tertuang pada qanun (perda) nomor 3 tahun 2013 perihal bendera serta lambang aceh.
sejumlah lambang pada bendera itu disinyalir menyerupai simbol-simbol yang sudah dimanfaatkan dengan kelompok separatisme gam, yang pada 15 agustus 2005 telah melakukan penandatanganan nota kesepakatan damai perjanjian helsinki melalui pemerintah indonesia.
mendagri bahkan sudah mendatangi gubernur zaini abdullah dan perwakilan dpra pada aceh guna membicarakan tentang penggunaan lambang dan simbol bendera daerah tersebut.
sementara itu, pemerintah pusat terus menggarap komunikasi intensif melalui pemprov aceh guna mendapatkan kesepakatan dan menguntungkan kedua belah pihak.
pada dasarnya, pemerintah tidak melarang penggunaan bendera daerah sebagai jenis karakter tradisi lokal, hanya penggunaan lambang serta simbol pada bendera tersebut tak mungkin mengindikasikan gerakan separatisme dari nkri.