Legislator: perlu pembatasan pengeluaran dana pilkada

wakil ketua komisi ii dpr ri abdul hakam naja menilai perlu banyak pembatasan pengeluaran dana pemilihan kepala daerah pada aturan perundangan guna mengantisipasi ekses negatif dibandingkan penyelenggaraan pilkada.

selama ini, belum banyak pengaturan pembatasan pegeluaran dana pilkada, seperti dana kampanye, iklan selama media, atribut, dan sebagainya, tutur abdul hakam naja di diskusi mencegah penghamburan uang negara di gedung mpr/dpr/dpd ri, jakarta, selasa.

pembicara yang lain selama dialog itu adalah direktur fasilitas kepala daerah, dprd, serta hubungan antar-lembaga kemendagri dodi riatmadji juga pakar hukum tata negara margarito kamis.

menurut hakam naja, belum adanya agama filter pegeluaran dana kampanye sering mencari penyelenggaraan pilkada adalah jor-joran dan munculnya praktik politik uang.

jika calon kepala daerah yang telah mengeluarkan banyak dana serta kemudian kalah, tetapi belum siap mental supaya kalah, sering dapat memicu munculnya tindakan anarkis daripada para pendukungnya, ujarnya.

Baca Juga: Jam Tangan Murah - Jual Jam Tangan - Jual Jam Tangan Online - Jual Jam Tangan

oleh karena itu, kata hakam naja, selama pembahasan ruu pilkada, dpr ri serta pemerintah hendak merumuskan ajaran filter pengeluaran dana pilkada makanya penyelenggaraannya menjadi lebih proporsional.

aturan pembatasan tersebut, berdasarkan dia, dapat dengan beberapa pendekatan, semisal banyaknya jumlah warga selama sebuah daerah serta luasnya wilayah geografis suatu daerah.

persoalannya kondisi semua daerah selama indonesia berbeda-beda, menarik luas serta bentuk geografis, jumlah masyarakat, maupun kemampuan memperolah pad (penghasilan seorang daerah), sehingga diperlukan kajian, ujarnya.

pada kesempatan itu, ketua panitia kerja ruu pilkada ini menambahkan, sumber dana penyelenggaraan pilkada serta harus diatur secara jelas apakah sepenuhnya daripada apbn, sepenuhnya daripada apbd, atau kombinasi dari apbn serta apbd.

di pihak lain, papar dia, sumbangan dana untuk penyelenggaraan pilkada, menarik daripada lembaga maupun perorangan, dan relatif cukup besar.

namun, sumbangan dana agar pilkada ini sudah diatur batas maksimalnya biarpun pelaporannya dan kadang-kadang belum jelas, katanya.

hakam mengemukakan kiranya pembatasan pengeluaran dana pilkada itu sangat bermanfaat sebab supaya memelihara keadilan terhadap seluruh pasangan kepala daerah yang hendak bertarung. demikian juga, pengaturan frekuensi beriklan dalam televisi.

selama ini, hanya pasangan calon yang mempunyai banyak biaya, yang dapat sering beriklan dalam televisi, koran, media elektronik, katanya.