mogok kerja adalah hak dasar buruh dan seharusnya tidak perlu diatur dengan ketat oleh negara, tutur pakar hukum perburuhan universitas gadjah mada, ari hermawan.
boleh diberikan prosedur selama menggarap mogok. namun, jangan kemudian ajaran itu terlalu ketat sehingga malah menyulitkan penampilan terealisasi, katanya pada dialog bertema menyongsong hari buruh pada universitas gadjah mada (ugm), yogyakarta, jumat.
dia menungkapkan aksi mogok adalah pihak dari hak berserikat dan terakomodasi pada konferensi organisasi buruh internasional (ilo), yang lalu dan sudah diratifikasi oleh indonesia.
mogok kerja dan telah tercantum selama pasal 1 persentasi 23 undang-undang (uu) nomor 13 tahun 2003 perihal ketenagakerjaan.
Informasi Lainnya:
dia menungkapkan aksi mogok adalah upaya daripada pihak buruh agar melaksanakan persoalan akibat gagalnya perundingan awal dan sudah ditempuh melalui bagian pengusaha.
pemerintah dan penduduk luas jangan terus memandang daripada sisi mogoknya. tapi mesti melihat ke belakang hal apa dan tidak terpenuhi oleh para buruh itu,katanya.
sementara itu, menurut dia, walaupun hak mogok kerja buruh sudah diratifikasi, dia menilai prosedur dan diberlakukan masih begitu sulit supaya dipenuhi bagian buruh.
dia menyebutkan persyaratan yang baru memberatkan itu diantara lain harus menyerahkan surat dan mencantumkan masa mulai serta berakhir aksi mogok itu.
padahal, menurut dia waktu berakhir mogok tidak mampu segera diputuskan karena bergantung pada proses negosiasi atau penyelesaian yang dituntut diantara buruh serta pengusaha.
selain tersebut, pada penampilan mogok juga tujuh hari sebelumnya buruh diharuskan memberikan nama koordinator. berdasarkan dia, hal tersebut rentan terjadinya intimidasi dari pihak pengusaha untuk melemahkan proses penampilan tersebut.
kalau koordinator mogok diketahui, ada kemungkinan diintimidasi serta dilemahkan untuk mengerjakan aksi tersebut,katanya.
sementara itu, menurut sekjen aliansi buruh yogyakarta (aby) kirnadi, di kesempatan dan sama menyatakan aksi mogok diselenggarakan dijadikan upaya perbaikan seluruh persoalan perburuhan.
hal itu, menurut dia, seharusnya mampu disikapi positif dengan jajaran pemerintah untuk wujud penyeimbang hubungan pengusaha melalui para buruh.
dalam konteks ini, buruh mau menunjukkan kiranya betapapun besarnya modal dan ditawarkan pengusaha, sementara tanpa peran buruh juga tidak mempunyai arti apa-apa,katanya.