pemerintah pusat juga pemerintah provinsi aceh sepakat tak mengiringkan suara adzan dalam pengibaran bendera daerah aceh sebagaimana dijelaskan pada poin 12 klarifikasi kementerian pada negeri.
yang telah disepakati baru dua, soal konsideran serta pengibaran bendera tidak diiringi adzan, kata menteri selama negeri gamawan fauzi selama jakarta, jumat.
kesepakatan tersebut diberlakukan atas pasal 27 qanun nomor 3 tahun 2013, dan berbunyi, sebelum qanun aceh perihal hymne aceh disahkan/ditetapkan serta diundangkan, pengibaran bendera aceh dalam peringatan hari besar aceh diiringi adzan.
gamawan juga gubernur aceh zaini abdullah bertemu untuk kedua kalinya rabu 2012 untuk menindaklanjuti pembicaraan polemik qanun (perda) nomor 3 tahun 2013.
Informasi Lainnya:
dalam pertemuan tersebut, gubernur digambarkan dapat memahami sederat poin klarifikasi dari pemerintah.
kedua belah bagian sepakat membentuk tim gabungan kecil terdiri dari tujuh pihak daripada pemerintah provinsi aceh juga tujuh orang lintas kementerian mengenai.
untuk penggunaan lambang dan simbol dalam bendera daerah, belum disepakati gambar dan hendak merupakan representasi karakteristik masyarakat aceh tanpa menyerupai simbol gerakan separatisme.
soal bendera baru didebatkan, kami membeli `win-win solution` melalui prinsip undang-undang dan tak boleh dilanggar, tuturnya.
pertemuan berikutnya diadakan selasa pekan depan (7/5) melalui agenda membahas 10 poin lain dalam klarifikasi, termasuk penggunaan simbol juga lambang bendera daerah.
pembahasan berikutnya bisa dalam batam ataupun jakarta, terakhir pada aceh, tambahnya.
kementerian selama negeri sudah menyusun 13 poin klarifikasi atas qanun aceh nomor 3 tahun 2013 perihal bendera juga lambang aceh.
bendera juga lambang aceh supaya berbagai orang, sedangkan suara adzan hanya kepada orang islam (masyarakat aceh bukan cuma muslim), demikian bunyi poin klarifikasi menteri di negeri.